Koruptor Dihukum Mati


Korupsi seakan-akan sudah menjadi penyakit dan budaya di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, wacana koruptor dihukum mati sempat mencuat saat memperingati hari anti-korupsi sedunia.

Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan pentas prestasi tanpa korupsi di SMKN 57, Jakarta (9/12/2019).

Koruptor Dihukum Mati - Pro Kontra Pernyataan Jokowi

Wacana Koruptor Dihukum Mati

Pada saat itu, seorang siswa bernama Harley Hermansyah mempertanyakan ketegasan pemerintah dalam memberantas korupsi kepada Jokowi. “Kenapa negara itu cuman menghukum penjara 15 atau 20 tahun? Kenapa kita tidak mengambil keputusan tegas seperti hukuman mati atau lainnya?,” ujar Hermansyah.

Presiden Jokowi kemudian langsung menjawab pertanyaan Harley. “Ya kalau di undang-undangnya memang ada aturan bahwa yang korupsi dihukum mati itu akan dilakukan”.

Presiden Jokowi juga mencontohkan koruptor dihukum mati yaitu korupsi dana bencana alam. “Kalau korupsi bencana alam dimungkinkan, kalau enggak tidak dikenakan hukuman mati. Misalnya ada gempa, tsunami di Aceh atau di NTB, kita ada anggaran untuk penanggulangan bencana, duit itu dikorupsi, baru bisa [dituntut hukuman mati],” jelas Jokowi.

“Tapi sampai sekarang belum ada, di luar bencana belum ada. Yang sudah ada saja belum pernah diputuskan hukuman mati,” lanjut sang presiden.

Wacana Koruptor Dihukum Mati

Masalah ancaman pidana hukuman mati sebenarnya tertuang dalam UU Tipikor. Bunyi Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yaitu, “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Pada bagian penjelasan UU Tipikor yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” yaitu “Pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.”

Selepas acara tersebut, Jokowi juga menyebutkan kalau koruptor dihukum mati bagi bisa saja diterapkan jika itu merupakan kehendak masyarakat.

“Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana Tipikor [hukuman mati] itu dimasukkan. Tapi sekali lagi juga termasuk kehendak yang ada di legislatif (DPR),” lanjutnya menambahkan.

Jokowi menyebut hukuman mati bagi koruptor dapat diakomodasi lewat revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Saat disinggung apakah akan ada inisiatif pemerintah untuk merevisi UU Tipikor agar hukuman mati masuk dalam salah satu pasal, Jokowi menyebut tergantung dari kehendak masyarakat. “Ya bisa saja kalau jadi kehendak masyarakat,” ujar Jokowi.

Pro dan Kontra Koruptor Dihukum Mati

Inisiatif hukuman tegas terhadap para koruptor tentu menimbulkan pro dan kontra. Setelah pernyataan Jokowi, beberapa tokoh politik ikut angkat bicara.

Salah satunya adalah anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Jamil. Menurut dia, ketentuan hukuman mati sudah tercantum di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. (Cuplikan video di bawah)

Sedangkan menurut Komnas HAM, aturan hukuman mati untuk para koruptor dianggap melanggar hak asasi manusia dan kurang efektif memberantas korupsi. Menurut komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, cara yang paling efektif adalah memantau dan mengawasi proses anggaran negara secara terbuka. (Cuplikan video di bawah)

Selain itu, wacana hukuman mati yang diucapkan Jokowi menurut koordinator ICW (Indonesia Corruption Watch) Indonesia, Adnan Topan Husodo justru ucapan Jokowi berkebalikan dengan tindakannya karena pemberian grasi oleh presiden bagi para koruptor akhir akhir ini. (Cuplikan video di bawah)

Kesimpulan

Wacana koruptor dihukum mati bukanlah hal baru. Tapi ternyata, hukuman mati hanya bisa dilakukan untuk kejadian tertentu. Nah menurut kalian sendiri nih guys, apakah pantas koruptor dihukum mati? Jangan lupa ya untuk komen di bawah.


1712
3.3k shares, 1712 points